komisi x dewan perwakilan rakyat tidka puas melalui kinerja kementerian studi juga kebudayaan sesudah menikmati permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir selama berbagai provinsi.
fakta berbicara lain, oleh karenanya kami berbagai dalam komisi x sangat kecewa dengan un dan kacau ini. padahal setiap kali melaporkan katanya persiapannya telah matang, tapi dan terjadi sampai hari ini berbalik kan, papar wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog melalui jajaran pemprov sulawesi selatan selama ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un dalam 2013 tidak mungkin terulang dulu pada tahun-tahun kedepan.
pihaknya berharap kepada kemendikbud agar dapat mengajarkan permasalahan itu untuk mereka tak mengulangnya selama tahun yang akan datang.
Informasi Lainnya:
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Mengatasi Jerawat Membandel
komisi itu telah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh agar menyerahkan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada dpr tenntang melalui pelaksanaan un 2013.
kita akan minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, apa dan terjadi serta bagaimana rencana mereka terhadap un 2014, kata syamsul dan ditemani pilihan anggota dpr ri pada antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.
ia mengatakan sampai ketika ini masih ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik hingga materi teknis yang lain.
dpr, katanya, setuju dengan un dan sebagai sebagai patokan pemerataan pendidikan.
akan tetapi, tenntang dengan hasil un dan ingin untuk dibuat tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia mengatakan perlunya kemendikbud meninggalkan patokan yang lain, tidak melihat hasil un.
hasil un itu tak mencerminkan mutu siswa dan sesungguhnya serta ini yang menjadi tantangan kita bersama. harus banyak perhatian lain selain daripada hasil un tersebut, ujarnya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir di diskusi itu menungkapkan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi selama semua provinsi.
ia menyatakan pesan dengan komisi x dpr tersebut supaya disampaikan kepada kemendikbud mengenai kekecewaan pada pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju manakala pencetakan un mesti dipusatkan di jakarta.
alasan penolakan itu, katnaya, sebab letak geografis, khususnya selama indonesia pihak timur dan lumayan besar untuk distribusi soal ujian.
ia mengajarkan un dan diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi dalam jakarta, mau berpengaruh selama distribusi.
dari januari kemarin saya suda sampaikan ke kemendikbud mengenai risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, tapi karena tak didengar dengan demikian beginilah hasilnya, ujarnya.
ia mengajarkan kondisi geografis selama indonesia pihak timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan masih kurang baik oleh karenanya distribusi soal ujian membutuhkan waktu dan lama.
dia menungkapkan yang dituntut untuk badan standar nasional studi (bsnp) dan badan penelitian juga pengembangan (litbang) kementerian pendidikan dan kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
ia mengatakan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp serta litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama juga disepakati bersama, oleh karenanya seluruh harus bertanggungjawab, ujarnya.
halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud yang tak melakukan kontrak melalui percetakan mengenai agenda un.
seharusnya, katanya, kemendikbud memberikan kontrak yang detail, tergolong kapan soal dicetak juga masa didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan cuma diselenggarakan oleh guru, ingin ternyata petugas pihak tata upaya-upaya dan terpaksa turun tangan.
oleh sebab tersebut, dia harapkan kepada komisi x dpr untuk dapat menungkapkan hal tersebut terhadap mendikbud agar kementerian itu melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan un, seperti saat ini.