anggota ombudsman ri petrus b paduli menungkapkan, penyelenggara negara juga pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan terbaik juga berkwalitas terhadap masyarakat.
hal ini sudah diamanatkan di uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. hakekatnya merupakan kewajiban penyelenggara negara serta pemerintahan beri layanan terbaik terhadap masyaakat. amanat yang lain, masyarakat berhak memperoleh layanan berkwalitas dari penyelenggaran negara, katanya, dalam manado, kamis.
dia mengatakan, ombudsman dibuat pengawas layanan publik sangat mendorong untuk penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk pada pemprov sulawesi utara serta kabupaten/kota supaya memberikan pelayanan dan berkwalitas terhadap masyarakat.
menurut dia, berkaitan dengan pemberikan pelayanan dan baik dan berkwalitas mesti mempunyai standar pelayaan yang bisa menyebabkan masyarakat menimbulkan kepastian, indikator ini serta mau menjadi alat ukur bagi ombudsman untuk melakukan pengawasan serta penilaian.
Informasi Lainnya:
dia menambahkan, banyak empat komponen atau unsur yang mesti dilakukan penyelenggara negara serta pemerintahan saat warga meminta layanan, pada antaranya prosedur, persyaratan, biaya, dan kapan pelayanan diselesaikan.
masyarakat akan kenal mengenai keuntungan ini untuk mendapatkan kepastian pelayanan. karena tersebut mengenai hal ini harus dikemas serta dipublikasikan pada warga, harapnya.
dia menungkapkan, pemerintah ternyata menggodok pengelolaan pengaduan dijadikan amanat undang-undang dan di waktu gampat ditempuh mau dikeluarkan, karena itu standar pelayanan adalah bermanfaat dan mesti dimulai dengan menyusun desain standar pelayanan, publikasi serta informasikan pada penduduk.
dia dan mengingatkan, kalau lalai menyelesaikan standar pelayanan yang disusun juga dipublikasikan ingin terkena tuntutan ganti rugi.
sementara disusun ajaran mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi atas kesalahan atau kegagalan layanan publik, katanya.
ombudsman datang ke manado bersama melalui komisi pemberantasan korupsi juga kemenpan-rb mengenai melalui pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.